Pangkalpinang, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan sosialisasi program penanganan fakir miskin perkotaan selama satu hari di Puri 56 Hotel dan Resto, dengan mengangkat tema Komplementaritas program menuju penanganan kemiskinan yang terarah di Provinsi Babel peserta terdiri dari utusan 7 Kabupaten/Kota. dalam sambutannya Kepala Bidang Fakir Miskin H. Rusli Spd,. M.Pd.I berharap dalam pertemuan ini lahir ide-ide baru yang dapat membantu pemerintah dalam fokus penanganan fakir miskin perkotaan. Dalam paparannya Kasie penanganan fakir miskin perkotaan Dyah Yuni Utari., AKs menjelaskan bahwa kemiskinan adalah dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan dimana tercetus akibat dari sulitnya akses antara lain terhadap pendidikan dan pekerjaan di kesempatan yang sama juga disampaikan bahwa pengentasan kemiskinan di perkotaan mengalami beberapa kendala antara lain timbul tenggelamnya angka kemiskinan yang telah disurvey di daerah tertentu dan kadangkala tergantung pada musim tertentu. sinkkronisasi antara pendamping PKH dan TKSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga merupakan salah satu pokok bahasan sebagai ujung tombak dalam menentukan ;keberhasilan program pemerintah pusat dan daerah.
Negara dengan strukturnya hadir dalam tugas memverifikasi, mengkoordinir,mempromosikan, memimpin, mengawas, membina,mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin demikian diatur dalam Undang-undang no 13 tahun 2011. Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung secara simultan mencari solusi baru dan variatif dalam program penanganan masalah kemiskinan perkotaan dengan program diawal tahun 2018 antara lain bimtab pendamping, bimtek calon penerima manfaat, verifikasi pendamping dan verifali data secara keseluruhan.
Dari kegiatan ini diharapkan terbentuk kesatuan langkah antara berbagai penanggungjawab program penangaan kemiskinan diprovinsi dan kabupaten/kota sehingga terwujud pengentasan kemiskinan yang komprehensif dimana masyarakatpun turut aktif berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka dan tidak hanya tergantung kepada berbagai program bantuan pemerintah saja.
