Primary tabs

Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDESa, DINSOSPMD Provinsi Kep. BABEL Adakan Sosialisasi Bagi Kepala Desa dan Pengelola Bumdesa.

Pangkalpinang  - Dalam rangka tingkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan badan usaha milik desa atas pelaksanaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas dan pelaksanaan usahanya  dibiayai melalui   APBN seperti dana desa maupun anggaran APBD, maka hari ini Rabu (07/10) Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa provinsi kepulauan bangka belitung  mengadakan sosialisasi berkenaan dengan Instruksi Gubernur No. 5 tahun 2021 tentang standar minimal pelaporan keuangan BUMDesa dan BUMDesma se provinsi kepulauan bangka belitung yang diselenggarakan di ruang pertemuan MAHLIGAI RUMDIN Gubernur.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh pengelola BUMDesa dan kepala desa selaku penasehat BUMDesa se pulau bangka yang diselenggarakan selama dua hari mulai tanggal 06 s.d 07 Oktober 2021.

Adapun pembekalan dan kegiatan sosialisasi hari ini dilaksanakan dalam dua sesi dimana yang mana sesi pertama diikuti oleh Pengelola BUMDesa dan Kepala Desa dari Kabupaten bangka barat dan kemudian sesi kedua diikuti oleh pengelola Bumdesa dan Kades se Kabupaten Bangka dan pada tanggal 07 Oktober 2021 diikuti oleh pengelola Bumdesa dan Kades dari Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Tengah.

Pembekalan materi sosialisasi disampaikan oleh Romolus Marpaung selaku praktisi klinik Bumdes.   Materi yang disampaikan diantaranya berkenaa tentang tata cara penyusunan perencanaan penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga BUMDESa/BUMDESma dan pelaporan keuangan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang Bumdesa dan PERMENDES PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemringkatan, pembinaan dan pengembangan, Dan pengadaan barang dan/jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA.

“ BUMDESa/BUMDESMA wajib memiliki dan menyusun laporan keuangan itu sudah diamanatkan dalam PP No. 11 tahun 2021, mulai dari yang sederhana harus ada buku kas, kemudian juga harus bisa menyusun laporan laba/rugi dan bentuk pelaporan keuangan lainnya, ini wajib karena BUMDESa/BUMDEsma dalam pembiayaannya melalui penyertaan modal itu menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD”, ungkap Romulus Marpaung.

Pada kesempatan tersebut Romulus juga dari setiap pelaporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola BUMDESa waiib unuk disampaikan ke penasehat dalam hal ini kepala desa untuk ditelaah oleh penasehat dan pengawas yang kemudian akan diumumkan melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021

“ Pengelola Bumdesa harus melaporkan pertanggungjawaban keuangannya kepada penasehat dalam hal ini kepala desa untuk kemudian setelah ditelaah oleh penasehat kemudian setelah disepakati oleh penasehat dan pengawas akan dibawa dalam MUSDES” ungkap Romulus Marpaung.

Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 pasal 58 dijelaskan Romulus Marpaung, terdapat tiga ketegori pelaporan keuangan yang harus disusun oleh BUMDesa untuk disampaikan kepada penasehat dan juga musyawarah desa.  Untuk laporan keuangan yang disampaikan kepada penasehat dijelaskan Romulus sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 mencakup laporan keungan berkala dan semesteran untuk kemudian ditelaah oleh penasehat. 

jadi sesuai PP No 11 tahun 2021 pasal nya 58 ada tiga jenis pelaporan keuangan yang disusun oleh Bumdesa, pertama pelaporan keuangan berkala, semesteran” ungkap Romulus Marpaung.

Selain pelaporan berkala dan sementeran, dijelaskan Romulus bahwa pengelola Bumdes dan penasehat Bumdes berkewajiban untuk menyampaikan pelaporan keuangan tahunan untuk disampaikan dalam musyawarah desa.

“ laporan keuangan tahunan Bumdesa  disampaikan dalam musyawarah desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas”, ungkap Romulus.

Selain penyusunan pelaporan keuangan, hal lain yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi siang itu,  adalah berkenaan dengan penyusunan rancangan rencana program kerja BUMDesa dan operasional BUMDesa yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangga BUMDesa sebagaimana diatur dalam Permendes No 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUmdesma

 “temen-teman pengelola Bumdes dan kepala desa sebagai penasehat bumdes, pahami dan pedomani PERMENDES PDTT  No. 3 Tahun 2021 k disana diatur bagaaimana penyusunan AD?RT BUMDESa dan juga  PP No. 11 Tahun 2021 yang mengatur mengenai BUMDesa yang didalamnya juga mengatur mengenai ketentuan pertanggungjawaban BUMDES/BUMDESMA”. Ungkap Romulus Marpaung.

Sumber: 
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kep.Bangka Belitung
Penulis: 
Stevani (Prahum Dinas Sosial dan PMD)
Fotografer: 
Stevani (Prahum Dinas Sosial dan PMD)

Berita

Kadin sosial dan PMD, Budi Utama (berbaju batik) dan Kepala BNNP Kep. Bangka Belitung Brigjen M.Z.Mutaqien
26/11/2021 | Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa provinsi kep. bangka belitung
Gubernur Kep. Bangka Belitung Erzaldi Rosman menyerahkan penghargaan kepada Kepala Desa terbaik untuk kategori Desa dengan PAD terbesar se Babel
21/11/2021 | Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa provinsi kep. bangka belitung
Wakil Gubernur, Abdul Fatah meresmikan pelaksanaan Giat Sosial Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Jelang Peringatan HKSN Tahun 2021
16/11/2021 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kep.Bangka Belitung
Fasilitasi Penyelenggaran FGD Pemanfaatan Probiotik Ternak Sapi antara BUMDes dengan pihak Kampus UBB dan pihak swasta oleh Penggerak Swadaya Masyarakat Desa
26/10/2021 | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kep.Bangka Belitung